------------ iklan disini

OJK Merilis 182 Usaha Ilegal, Bisnis QNET Salah Satunya

------------ iklan disini

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menindak 182 usaha ilegal. Penindakan tersebut dilakukan setelah Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi atau Satgas Waspada Investasi menemukan kegiatan usaha peerto peer lending dari 182 usaha namun tidak terdaftar atau memiliki izin usaha dari OJK.

 

“Berdasarkan pemeriksaan pada website dan aplikasi pada Google Playstore, Satgas Waspada Investasi kembali menemukan 182 entitas yang melakukan kegiatan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Fintech Peer-To-Peer Lending) tanpa izin OJK sesuai POJK 77/POJK.01/2016 yang berpotensi merugikan masyarakat,” kata Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam Lumban Tobing dalam keterangannya dikutip kumparan, Selasa (8/10).

Dengan temuan ini, jumlah peerto peer lending tidak berizin yang ditemukan Satgas Waspada Investasi menjadi 407 entitas, setelah pada temuan sebelumnya ditemukan 227 entitas peerto peer lending yang beroperasi tanpa izin OJK.

Dua platform dari 227 aplikasi peerto peer lending tak berizin tersebut, telah mempunyai izin dan terdaftar di OJK yaitu Bizloan dan KTA Kilat. Bizloan merupakan aplikasi milik PT Bank Commonwealth sedangkan KTA Kilat merupakan aplikasi milik PT Pendanaan Teknologi Nusa.

Satgas Waspada Investasi meminta entitas Fintech Peer-to-Peer Lending tersebut untuk menghentikan kegiatan P2P Lending, menghapus semua aplikasi penawaran pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, menyelesaikan segala kewajiban kepada pengguna, dan segera mengajukan pendaftaran ke OJK.

Satgas Waspada Investasi juga meminta masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan dengan entitas yang tidak berizin tersebut karena tidak berada di bawah pengawasan OJK dan berpotensi merugikan.

Satgas Waspada Investasi juga kembali menemukan penawaran produk atau kegiatan usaha dari 10 entitas yang diduga melakukan kegiatan usaha tanpa izin pihak berwenang dan berpotensi merugikan masyarakat.

BACA JUGA  Google: Pasar Baru yang Diincar GoPay hingga LinkAja Naik 5 Kali Lipat

Menurutnya, penawaran dari 10 investasi ilegal ini sangat berbahaya bagi masyarakat dan berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap industri jasa keuangan karena pelaku memanfaatkan kekurangpahaman sebagian anggota masyarakat terhadap investasi dengan menawarkan imbal hasil atau keuntungan yang tidak wajar. [sumber kumparan]

Facebook Comments / Beri tanggapan dengan facebook anda.
------------ iklan disini

BERI KOMENTAR ARTIKEL INI...

------------ iklan disini footer
Lewat ke baris perkakas